Keterangan Foto : Dr. Herman Hofi Munawar
Jejaksanggau.com ,Kalimantan Barat tengah menghadapi situasi yang semakin memanas dan tidak kondusif. Menurut pengamat hukum dan kebijakan publik, Dr. Herman Hofi Munawar, kondisi yang terjadi saat ini merupakan akumulasi dari kekecewaan mendalam rakyat terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dirasakan tidak berpihak, bahkan menimbulkan penderitaan.
“Banyak masyarakat yang merasa wakil rakyat, baik di DPR maupun DPRD, sudah tidak lagi berfungsi dan kehilangan makna bagi kehidupan rakyat. Janji-janji kampanye terasa hampa, harapan perubahan hanya sebatas angan-angan,” ujar Herman.
Lebih lanjut, Herman menegaskan bahwa rakyat saat ini sedang berjuang menuntut keadilan dan supremasi hukum yang benar-benar ditegakkan. Ia menyoroti maraknya praktik hukum yang dianggap tidak adil, di mana oknum penegak hukum kerap berpihak pada mereka yang berduit.
“Rakyat terus menjadi korban kriminalisasi, terutama terkait konflik agraria dengan perusahaan perkebunan yang merampas tanah warga. Tanah yang seharusnya menjadi sumber penghidupan kini justru menjadi ladang konflik berkepanjangan. Hukum terasa tumpul ke atas, tajam ke bawah,” ungkapnya.
Herman menegaskan, kondisi ini bukan tentang permusuhan antara rakyat dan aparat, melainkan tentang suara hati rakyat yang menuntut pengakuan atas hak-hak dasar mereka. Ia menyebut situasi ini sebagai kegagalan sistemik yang memperlebar jurang antara pemegang kekuasaan dan rakyat jelata.
“Rakyat membutuhkan negara yang melindungi, bukan menindas. Aparat penegak hukum harus berdiri di sisi kebenaran, bukan di sisi penguasa atau korporasi. Begitu pula, aparat membutuhkan dukungan rakyat agar dapat menjalankan tugas dengan baik,” jelasnya.
Herman mengajak semua pihak untuk menghentikan pendekatan kekerasan dan memilih jalan dialog yang tulus serta konstruktif. Ia juga mendorong Forkopimda segera mengambil langkah nyata dengan mengevaluasi kinerja instansi masing-masing dan mencari solusi bersama.
“Cukup sudah pertemuan-pertemuan seremonial yang tidak bermakna bagi rakyat. Kalimantan Barat harus kembali menjadi rumah yang damai, tempat di mana keadilan ditegakkan dan hak-hak rakyat terlindungi,” tegas Herman.
Sumber:
Dr. Herman Hofi Munawar
Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik
Baca Lainnya : Pengamat Hukum Kritik Forkopimda Kalbar yang Dinilai Absen dari Persoalan Masyarakat
