Pontianak, 27 Oktober 2025 – Jejaksanggau.com
Masyarakat Kalimantan Barat menyambut dengan penuh antusias dan menaruh harapan besar atas kepemimpinan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Barat yang baru, Dr. Emilwan Ridwan, S.H., M.H., yang resmi dilantik pada Kamis, 23 Oktober 2025.
Pelantikan Dr. Emilwan Ridwan tidak sekadar menjadi bagian dari rotasi jabatan di lingkungan Kejaksaan Agung, namun dipandang sebagai momentum penting dalam meneguhkan semangat reformasi hukum di Kalbar. Di tengah kompleksitas penegakan hukum, publik berharap kehadiran Kajati baru mampu membawa perubahan signifikan, menghadirkan keadilan yang berintegritas dan berpihak pada kebenaran.
Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Dr. Herman Hofi Munawar menilai, sosok Emilwan Ridwan memiliki rekam jejak strategis dan kompetensi yang mumpuni, terutama saat menjabat sebagai Kepala Pusat Pemulihan Aset (PPA) di Kejaksaan Agung RI. Kepemimpinannya yang dikenal tegas, bersih, dan berbasis nurani diharapkan mampu menjawab ekspektasi publik dalam mewujudkan kejaksaan yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Menurut Herman, salah satu tantangan besar yang akan dihadapi Emilwan adalah penyelesaian kasus-kasus korupsi dan kejahatan lingkungan yang selama ini dinilai berjalan lamban. Kasus-kasus besar dengan potensi kerugian negara hingga triliunan rupiah, serta maraknya praktik illegal logging dan tambang emas ilegal di sejumlah daerah Kalbar, menjadi ujian awal bagi kepemimpinannya.
“Kehadiran Dr. Emilwan Ridwan diharapkan membawa sinyal kuat bahwa Kejaksaan Kalbar siap menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Rakyat menunggu keberanian beliau menyentuh para pemain besar di balik kejahatan terorganisir yang merugikan negara dan masyarakat,” ujar Herman.
Selain penindakan, Emilwan juga diharapkan memperkuat Pemulihan Aset (Asset Recovery) hasil tindak pidana korupsi. Langkah melacak, menyita, dan mengembalikan aset negara dinilai menjadi bagian penting dari komitmen Kejaksaan dalam menciptakan efek jera bagi pelaku korupsi sekaligus memulihkan kerugian negara secara konkret.
Publik kini menaruh harapan agar di bawah kepemimpinan Dr. Emilwan Ridwan, Kejaksaan Tinggi Kalbar mampu keluar dari stigma hukum “tajam ke bawah, tumpul ke atas.” Penegakan hukum diharapkan tidak hanya berhenti di meja sidang, tetapi hadir nyata dalam melindungi masyarakat, terutama kelompok lemah, dari berbagai bentuk ketidakadilan sosial.
Dengan semangat baru ini, masyarakat Kalbar optimis bahwa hukum akan benar-benar menjadi benteng keadilan sosial dan kebahagiaan rakyat, di mana setiap warga negara memperoleh perlakuan yang setara, transparan, dan adil di mata hukum.
Sumber : Dr.Herman Hofi Munawar Pengamat Hukum Dan Kebijakan Publik .
