Keterangan foto:Gubernur Kalimantan Barat H. Ria Norsan saat menghadiri rapat persiapan Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 di Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Kamis (13/11/2025).(Foto: Dok. Kominfo Kalbar)
Acara bergengsi yang mengusung tema “Keterbukaan Informasi Publik Menuju Kalbar Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan” ini akan dibuka langsung oleh Gubernur Kalbar H. Ria Norsan, serta dihadiri oleh Ketua Komisi Informasi Pusat RI, Donny Yoesgiantoro, para Bupati/Wali Kota se-Kalimantan Barat, pimpinan lembaga legislatif, instansi vertikal, pemerintah desa, dan unsur Forkopimda.
Kegiatan ini merupakan puncak dari rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh KI Kalbar. Tahun ini, sebanyak 168 badan publik berpartisipasi dalam proses penilaian yang terbagi dalam enam kategori, yakni:
Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Kabupaten/Kota,
Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten/Kota,
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),
Lembaga Legislatif, dan
Pemerintah Desa.
Ketua KI Kalbar, M. Darusalam, menyampaikan bahwa capaian keterbukaan informasi publik di Kalimantan Barat menunjukkan tren positif, baik dari sisi partisipasi maupun kualitas layanan informasi publik.
“Tahun ini kita melihat peningkatan signifikan jumlah badan publik yang naik ke zona Informatif. Ini membuktikan bahwa semangat transparansi telah menjadi bagian dari budaya kerja birokrasi di Kalbar,” ujar Darusalam di Pontianak, Kamis (13/11/2025).
Menurutnya, keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif.
“Keterbukaan informasi publik menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Kalbar yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Pemerintahan yang terbuka akan melahirkan kepercayaan publik yang kuat,” tambahnya .
Sementara itu, Wakil Ketua KI Kalbar, M. Reinardo Sinaga—akrab disapa Edho—menegaskan bahwa pelaksanaan Monev 2025 dirancang tidak hanya menilai kepatuhan regulatif, tetapi juga mendorong inovasi dan kolaborasi antar-badan publik dalam pengelolaan informasi.
“Sebanyak 168 badan publik berkompetisi secara sehat untuk memperbaiki layanan informasinya. Kami ingin memastikan keterbukaan bukan sekadar formalitas, tapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Kehadiran Ketua Komisi Informasi Pusat RI Donny Yoesgiantoro di Pontianak menjadi bentuk dukungan nyata terhadap kemajuan Kalbar dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Pada malam anugerah tersebut, Donny dijadwalkan memberikan sambutan sekaligus menyerahkan penghargaan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat atas komitmennya dalam memperkuat implementasi keterbukaan informasi di provinsi ini.
Selain penilaian utama, KI Kalbar juga akan memberikan penghargaan khusus kepada pihak-pihak yang dinilai memiliki komitmen tinggi terhadap transparansi, termasuk kepada kepala daerah dan lembaga yang menunjukkan inovasi dalam membuka akses informasi publik di daerahnya.
Kegiatan ini turut didukung oleh Pemerintah Provinsi Kalbar melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, serta dukungan kemitraan dari PT Bank Kalbar, PT Dharma Inti Bersama, dan Aming Coffee.
Sebagai Media Partner, RRI Pontianak juga akan menyiarkan acara ini secara langsung melalui kanal YouTube dan siaran terestrial.
Malam penganugerahan akan diawali dengan Tarian Tidayu oleh siswi SMKN 5 Pontianak, dilanjutkan dengan penayangan video capaian Monev 2025 serta laporan resmi Ketua KI Kalbar.
Puncak kegiatan akan diisi dengan penyerahan penghargaan bagi para peraih peringkat tertinggi di setiap kategori, termasuk The Best Informatif 2025 dan kategori khusus tokoh penggerak keterbukaan informasi publik di Kalbar.
Berdasarkan data Komisi Informasi Pusat, Kalimantan Barat pada tahun 2024 mencatat Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) sebesar 81,97 poin, menempati peringkat keenam nasional. KI Kalbar menargetkan skor tersebut akan meningkat pada tahun 2025 seiring dengan bertambahnya badan publik yang informatif dan transparan di seluruh wilayah.
“Kami optimis Kalbar dapat menjadi contoh provinsi yang konsisten dalam membangun keterbukaan informasi yang efektif dan berkelanjutan,” tutur Edho.
Dengan mengusung tema “Keterbukaan Informasi Publik Menuju Kalbar Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”, malam penganugerahan tahun ini diharapkan menjadi momentum penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat budaya transparansi, kolaborasi, dan tanggung jawab publik di Bumi Khatulistiwa. ( Per )
Publis : Eko.j
